Bayangkan seorang warga desa datang ke tempat pemungutan suara. Tidak ada surat suara yang harus dibuka. Tidak ada tinta yang perlu dicelupkan ke jari. Tidak ada bilik dengan kertas yang harus dilipat.
Di hadapannya hanya ada sebuah layar.
Ia melihat foto para calon kepala desa, menyentuh salah satunya, kemudian layar menampilkan pertanyaan sederhana: apakah pilihan tersebut sudah benar?
Ia menekan “ya”.
Beberapa detik kemudian, sebuah struk tercetak.
Struk itu tidak dibawa pulang. Pemilih memeriksanya, kemudian memasukkannya ke dalam kotak audit.
Begitulah kira-kira pengalaman pemilih dalam model e-voting Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang telah diterapkan di sejumlah daerah Indonesia.
Bagi sebagian masyarakat, perubahan ini mungkin terlihat sederhana: dari mencoblos kertas menjadi menyentuh layar. Tetapi di balik perubahan tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih besar.
Bisakah teknologi menjaga suara rakyat tetap rahasia, jujur, dapat diverifikasi, dan dipercaya?
Eksperimen digital yang dimulai lebih dari satu dekade lalu
Indonesia sebenarnya bukan negara yang baru mengenal e-voting.
Penggunaan e-voting dalam Pilkades telah berlangsung sejak 2013. Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menjadi salah satu daerah awal yang menerapkannya. Pada tahun yang sama, sistem tersebut juga digunakan dalam Pilkades di Jembrana, Bali, dan Musi Rawas, Sumatera Selatan.
Pengalaman Boyolali menjadi salah satu alasan penting mengapa teknologi ini mulai diperhatikan.
Menurut keterangan yang disampaikan BRIN, salah satu persoalan yang mendorong penerapan e-voting di Boyolali adalah jumlah surat suara tidak sah yang pada saat itu bahkan disebut melebihi perolehan suara calon kepala desa terpilih. E-voting kemudian ditawarkan sebagai cara untuk mengurangi persoalan surat suara tidak sah tersebut.
Dari sana, eksperimen tidak berhenti.
Penggunaan e-voting kemudian menyebar ke berbagai daerah, mulai dari Jembrana, Musi Rawas, Boyolali, Banyuasin, Bantaeng, Batanghari, Bogor, Mempawah, Sidoarjo, Sleman, hingga sejumlah kabupaten lainnya.
Data yang disampaikan BRIN menyebut bahwa hingga 2022, e-voting Pilkades telah digunakan di sekitar 1.753 desa pada 27 kabupaten dan 2 kota di 15 provinsi. Dalam keterangan lain pada 2024, BRIN menyebut sekitar 1.700 desa di 28 kabupaten dan 15 provinsi telah menggunakan e-voting. Perbedaan angka tersebut kemungkinan berkaitan dengan periode pendataan dan cakupan pelaksanaan yang dihitung.
Artinya, e-voting Pilkades bukan lagi sekadar eksperimen di laboratorium.
Ia sudah menjadi pengalaman nyata dalam proses demokrasi di tingkat desa.
Dari mencoblos menjadi menyentuh
Secara teknis, mekanisme e-voting Pilkades yang dikembangkan relatif sederhana.
Pemilih terlebih dahulu diverifikasi. Pada sejumlah model, proses ini menggunakan kartu pemilih atau perangkat pembaca identitas. Setelah pemilih dinyatakan berhak memilih, sistem menampilkan calon kepala desa pada layar.
Pemilih kemudian menyentuh gambar calon yang dipilih.
Tidak selesai sampai di situ.
Sistem memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan konfirmasi. Jika pilihan sudah benar, pemilih memberikan konfirmasi dan perangkat kemudian mencetak struk audit.
Struk tersebut menjadi bagian penting dari sistem.
Pemilih dapat melihat dan memeriksa hasil pilihannya sebelum struk dimasukkan ke dalam kotak audit. Dalam situasi sengketa, struk fisik tersebut dapat dihitung dan dibandingkan dengan hasil elektronik.
Di sinilah konsep e-voting menjadi menarik.
Teknologinya memang digital, tetapi bukti auditnya tidak sepenuhnya digital.
Ada jejak fisik yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang.
Dengan kata lain, sistem mencoba menggabungkan dua dunia: kecepatan komputer dan kemampuan verifikasi manusia.
Mengapa struk audit menjadi sangat penting?
Dalam pemilu berbasis kertas, masyarakat memiliki benda fisik yang menjadi representasi suara: surat suara.
Pada e-voting, proses utama terjadi di dalam perangkat elektronik.
Di sinilah muncul persoalan klasik dalam sistem digital:
Bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa apa yang terjadi di dalam komputer benar-benar sesuai dengan apa yang mereka pilih?
Pemilih tidak bisa melihat database.
Pemilih tidak bisa melihat kode program.
Pemilih juga tidak bisa mengetahui apakah sebuah sistem telah menghitung suara sesuai dengan aturan hanya dengan melihat layar.
Karena itu, keberadaan mekanisme audit menjadi sangat penting.
Struk audit memberikan lapisan pembuktian tambahan. Ia memungkinkan hasil elektronik dibandingkan dengan bukti fisik apabila terjadi perselisihan.
Dalam kajian Kementerian Dalam Negeri, mekanisme tersebut disebut sebagai salah satu faktor yang membuat e-voting memiliki aspek akuntabilitas karena meninggalkan rekam yang dapat diaudit dan dianalisis lebih lanjut.
Konsep ini sebenarnya sederhana:
jangan hanya percaya pada sistem; siapkan cara untuk memeriksa sistem.
Tetapi teknologi tidak otomatis membuat pemilu lebih jujur
Di sinilah pembahasan e-voting harus berhenti sejenak dari narasi bahwa teknologi selalu lebih baik daripada kertas.
E-voting memang dapat mengurangi beberapa jenis persoalan.
Misalnya, sistem dapat mencegah pemilih memberikan suara lebih dari satu kali, mengurangi kesalahan pencoblosan yang menyebabkan suara tidak sah, serta mempercepat proses penghitungan.
Namun teknologi juga memperkenalkan jenis risiko baru.
Jika surat suara dapat dilihat dan diperiksa secara fisik, sistem elektronik memiliki lapisan yang jauh lebih kompleks.
Ada perangkat keras.
Ada perangkat lunak.
Ada database.
Ada mekanisme autentikasi.
Ada sistem pemrosesan suara.
Ada administrator.
Ada jaringan atau infrastruktur komunikasi, tergantung desain sistem.
Dan ada manusia yang mengoperasikannya.
Karena itu, pertanyaan terhadap e-voting seharusnya bukan sekadar:
“Apakah mesinnya bekerja?”
Melainkan:
“Apakah seluruh sistemnya dapat dipercaya dan diaudit?”
Rahasia suara justru menjadi tantangan yang lebih kompleks
Prinsip pemilu Indonesia mengenal asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dalam sistem manual, kerahasiaan suara dibangun melalui bilik suara. Pemilih masuk sendirian, mencoblos, melipat surat suara, lalu memasukkannya ke kotak.
Dalam sistem elektronik, prinsip yang sama harus diwujudkan melalui arsitektur teknologi.
Sistem harus mampu mengetahui bahwa seseorang memang berhak memilih tanpa kemudian menghubungkan identitas orang tersebut dengan kandidat yang dipilih.
Ini merupakan persoalan teknis sekaligus kelembagaan.
Sistem membutuhkan identitas pemilih untuk memastikan seseorang hanya dapat memberikan satu suara.
Tetapi setelah suara diberikan, identitas tersebut tidak boleh dengan mudah digunakan untuk mengetahui pilihan politik orang tersebut.
Karena itu, desain e-voting harus memperhatikan pemisahan antara identitas pemilih dan isi suara.
Semakin canggih teknologinya, semakin penting pula desain keamanan dan tata kelolanya.
Jangan lupa: manusia tetap menjadi bagian dari sistem
Ada kecenderungan untuk menganggap masalah teknologi dapat diselesaikan hanya dengan teknologi.
Padahal dalam pemilihan kepala desa, manusia tetap berada di tengah proses.
Ada panitia.
Ada petugas verifikasi.
Ada operator.
Ada saksi.
Ada pengawas.
Ada calon.
Dan tentu saja ada pemilih.
Pengalaman penerapan e-voting juga menunjukkan bahwa persoalan tidak selalu berhenti pada perangkat. Dalam salah satu kajian mengenai penerapan e-voting di Boyolali, pernah muncul perkara yang berkaitan dengan dugaan masalah perangkat elektronik, proses verifikasi, hingga penghitungan. Perkara tersebut pada akhirnya ditolak pengadilan, tetapi pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi pemilu tetap membutuhkan prosedur, pengawasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.
Artinya, mengganti kertas dengan layar tidak menghilangkan kebutuhan terhadap pengawasan.
Ia justru mengubah bentuk pengawasannya.
Jika terjadi sengketa, siapa yang dipercaya?
Ini mungkin menjadi pertanyaan paling penting dalam e-voting.
Misalnya hasil elektronik menunjukkan calon A memperoleh 520 suara dan calon B memperoleh 500 suara.
Kemudian salah satu pihak mengajukan keberatan.
Apa yang dilakukan?
Jawabannya tidak boleh sekadar:
“Karena komputer mengatakan begitu, maka hasilnya benar.”
Sebuah sistem demokrasi yang sehat harus menyediakan mekanisme untuk memeriksa hasil tersebut.
Di sinilah struk audit menjadi penting.
Jika jumlah struk dapat dihitung, proses penghitungan dapat disaksikan, dan hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil elektronik, maka terdapat mekanisme pembuktian tambahan.
Konsep tersebut juga sudah menjadi bagian dari desain e-voting Pilkades yang dikembangkan di Indonesia: setelah pemilih mengonfirmasi pilihannya, struk dicetak, diperiksa, lalu dimasukkan ke kotak audit. Jika terjadi sengketa, struk tersebut dapat dihitung kembali dan disandingkan dengan hasil sistem.
Ini bukan sekadar persoalan teknologi.
Ini adalah persoalan kepercayaan publik.
Dari “percaya kepada kertas” menjadi “percaya kepada sistem”
Selama ini masyarakat terbiasa dengan pemilu berbasis kertas karena prosesnya relatif mudah dipahami.
Surat suara diberikan.
Pilihan dibuat.
Surat suara dimasukkan ke kotak.
Kemudian suara dihitung.
E-voting mengubah pengalaman tersebut secara drastis.
Pemilih harus mempercayai sistem yang bekerja di balik layar.
Karena itu, standar transparansinya juga harus berubah.
Masyarakat tidak harus memahami kode program sampai baris terakhir. Tetapi mereka berhak mengetahui bagaimana sistem menjamin kerahasiaan suara, bagaimana hasil diverifikasi, siapa yang memiliki akses terhadap sistem, bagaimana perangkat diperiksa, bagaimana log aktivitas diamankan, dan apa yang dilakukan jika sistem mengalami gangguan.
Dalam konteks ini, audit bukan tanda bahwa teknologi gagal.
Justru sebaliknya.
Audit adalah salah satu syarat agar teknologi layak dipercaya.
Pilkades mungkin menjadi laboratorium demokrasi digital Indonesia
Ada hal menarik dari perjalanan e-voting di tingkat desa.
Sebelum muncul perdebatan mengenai apakah pemilu nasional dapat dilakukan secara elektronik, Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman panjang di tingkat Pilkades.
Desa menjadi semacam laboratorium tempat berbagai persoalan teknologi demokrasi diuji dalam skala yang lebih terbatas.
Bagaimana memverifikasi pemilih?
Bagaimana menjaga kerahasiaan?
Bagaimana memastikan satu orang satu suara?
Bagaimana menghitung suara dengan cepat?
Bagaimana menyediakan bukti ketika terjadi sengketa?
Dan yang paling penting:
Bagaimana membuat masyarakat percaya bahwa hasil yang muncul di layar benar-benar merupakan suara mereka?
Pengalaman lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan membeli perangkat yang lebih modern.
Dibutuhkan regulasi, prosedur, keamanan informasi, audit, transparansi, dan sumber daya manusia yang memahami sistem.
Demokrasi digital bukan soal layar sentuh
Pada akhirnya, perubahan dari mencoblos menjadi menyentuh layar sebenarnya hanyalah perubahan pada permukaan.
Di balik layar tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar.
Siapa yang memiliki akses?
Siapa yang mengelola sistem?
Bagaimana suara disimpan?
Bagaimana suara dihitung?
Bagaimana suara dilindungi?
Bagaimana kesalahan dapat ditemukan?
Dan bagaimana masyarakat dapat membuktikan bahwa hasil pemilihan memang sesuai dengan kehendak mereka?
Teknologi e-voting akan selalu memiliki daya tarik karena menawarkan proses yang cepat, efisien, dan minim kesalahan administratif tertentu.
Namun dalam demokrasi, kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Sebuah sistem pemilihan harus dapat dipercaya ketika berjalan normal, tetapi juga harus dapat diperiksa ketika terjadi masalah.
Karena itu, masa depan e-voting Indonesia seharusnya tidak hanya berbicara tentang mesin yang semakin canggih.
Ia harus berbicara tentang audit trail, verifikasi independen, keamanan sistem, perlindungan kerahasiaan suara, transparansi proses, dan mekanisme pembuktian ketika hasil dipersoalkan.
Sebab pada akhirnya, masyarakat bukan hanya membutuhkan teknologi untuk memilih.
Mereka membutuhkan kepastian bahwa ketika jari menyentuh sebuah layar, suara mereka benar-benar sampai ke tempat yang semestinya—tanpa bisa diubah, tanpa bisa diketahui siapa pilihannya, dan tanpa kehilangan kesempatan untuk diaudit.
Dari mencoblos menjadi menyentuh memang terlihat seperti perubahan kecil.
Tetapi bagi demokrasi, perubahan itu membawa satu pertanyaan besar:
ketika suara rakyat diproses oleh mesin, siapa yang memastikan mesin tersebut tetap berpihak kepada suara rakyat?
Referensi:
- ANTARA — Penggunaan e-Voting untuk pilpres, pileg, dan pilkada ANTARA News
- ANTARA — BRIN sebut 1.700 desa telah gunakan e-Voting dalam pilkades ANTARA News
- Pemerintah Kabupaten Boyolali / ANTARA — 69 desa di Boyolali Pilkades serentak e-voting ANTARA News
- PT INTI — Pilkades Elektronik di 1000 Desa, “No Coblos, No Celup Tinta” PT INTI
- Kementerian Dalam Negeri — Himpunan Hasil Kelitbangan 2017 Kemendagri
- UGM — Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-voting di Kabupaten Boyolali Repository UGM
- Detik — E-Voting Ciptaan BPPT Ini Menunggu Dipakai Saat Pemilu detikNews
- Bawaslu DKI Jakarta — Jurnal / kajian e-voting Bawaslu DKI Jakarta