Blog 4 November 2026 10 min read

Siapa yang Mengawasi Pengawas? Pentingnya Kontrol Independen atas Teknologi Penyadapan

Siapa yang Mengawasi Pengawas? Pentingnya Kontrol Independen atas Teknologi Penyadapan

Bayangkan suatu hari seseorang mengetahui bahwa percakapan telepon, pesan pribadi, atau aktivitas digitalnya pernah dipantau tanpa alasan yang jelas. Ia tidak pernah menerima pemberitahuan, tidak mengetahui siapa yang mengakses informasinya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mempertanyakan tindakan tersebut.

Situasi seperti ini memperlihatkan sisi lain perkembangan teknologi pengawasan. Di balik kemampuan negara untuk mengungkap kejahatan melalui teknologi digital, terdapat persoalan yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana memastikan kewenangan tersebut digunakan secara benar.

Penyadapan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana. Dalam perkara tertentu, informasi komunikasi dapat menjadi bagian penting dari proses penyelidikan dan penyidikan.

Namun, penyadapan bukan kewenangan yang dapat digunakan tanpa batas. Aktivitas tersebut berkaitan langsung dengan hak atas privasi, kerahasiaan komunikasi, dan perlindungan data pribadi masyarakat.

Persoalan inilah yang kembali menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengumumkan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal pada 3 November 2026. Peristiwa tersebut membuka diskusi mengenai tata kelola teknologi penyadapan, sekaligus pentingnya mekanisme pengawasan yang tidak hanya bergantung pada institusi yang menggunakan teknologi tersebut.

Sebab, ketika sebuah lembaga memiliki kemampuan untuk mengawasi masyarakat, mekanisme untuk mengawasi lembaga tersebut juga harus tersedia.

Ketika Pengawasan Menjadi Kewenangan yang Sensitif

Teknologi pengawasan digital berkembang dengan sangat cepat. Jika sebelumnya penyadapan identik dengan pemantauan percakapan telepon, kini teknologi tertentu memungkinkan pengumpulan informasi yang jauh lebih luas.

Sistem Lawful Interception Management System (LIMS), misalnya, merupakan bagian dari infrastruktur intersepsi komunikasi yang digunakan untuk mendukung kebutuhan penegakan hukum.

Sementara itu, spyware komersial seperti Pegasus dan FinFisher memiliki karakteristik berbeda karena dapat dirancang untuk memperoleh akses terhadap informasi di perangkat target.

Kedua jenis teknologi tersebut memiliki kemampuan dan cara kerja yang berbeda. Namun, keduanya memperlihatkan bahwa pengawasan digital dapat menyentuh informasi yang sangat pribadi.

Bayangkan jika informasi tersebut diperoleh tanpa dasar hukum yang jelas, digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum, atau diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh individu yang menjadi sasaran. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara juga dapat terpengaruh.

Karena itu, persoalan pengawasan tidak cukup diselesaikan dengan memastikan perangkat dan server terlindungi dari serangan siber. Harus ada kepastian bahwa setiap penggunaan teknologi dilakukan oleh pihak yang berwenang, untuk tujuan yang sah, dan melalui prosedur yang dapat diperiksa.

Pengawasan Internal Sudah Ada, tetapi Apakah Cukup?

Di lingkungan Polri, tata cara penyadapan telah diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Peraturan tersebut mengatur sejumlah tahapan, mulai dari permintaan operasi penyadapan, pemberian izin, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan hasil, hingga pengawasan dan pengendalian.

Dengan demikian, penyadapan bukan sekadar tindakan teknis yang dapat dilakukan oleh operator sistem. Terdapat mekanisme kewenangan dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum operasi dilaksanakan.

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang diumumkan pada 3 November 2026, Polri menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Bareskrim dan Divisi Propam Polri.

Irwasum Polri, Komjen Pol. Asep Edi Suheri, juga menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan tersebut.

Keterangan tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal yang melibatkan beberapa unsur dalam institusi kepolisian.

Bareskrim menjalankan proses penegakan hukum, Divisi Propam menangani aspek dugaan pelanggaran anggota, sedangkan Irwasum melakukan pengawasan sesuai fungsi pengawasannya.

Namun, pengawasan internal dan pengawasan independen memiliki fungsi yang berbeda.

Pengawasan internal diperlukan untuk memastikan anggota dan unit kerja mematuhi aturan organisasi. Sementara itu, pengawasan eksternal dibutuhkan untuk memberikan pemeriksaan dari perspektif di luar rantai komando institusi yang menggunakan teknologi.

Keduanya bukan mekanisme yang saling menggantikan. Justru, keduanya dapat saling melengkapi untuk memperkuat akuntabilitas.

Mengapa Pengawasan Independen Dibutuhkan?

Salah satu persoalan mendasar dalam pengawasan teknologi adalah potensi konflik kepentingan.

Ketika suatu lembaga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan sekaligus mengawasi pelaksanaan kewenangan tersebut, muncul kebutuhan akan mekanisme pemeriksaan dari pihak lain yang memiliki independensi.

Pengawasan independen bukan berarti mengambil alih seluruh kewenangan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah memastikan bahwa penggunaan teknologi pengawasan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melampaui tujuan yang diperbolehkan.

Dalam konteks ini, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) bersama Seknas FITRA menyoroti perlunya transparansi dan pengawasan independen terhadap penggunaan teknologi penyadapan dan spyware di Indonesia.

Melalui siaran pers pada 3 November 2026, ELSAM menilai bahwa Indonesia masih membutuhkan kerangka regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur pengadaan, penggunaan, dan pengawasan teknologi spyware oleh lembaga negara.

ELSAM juga menyoroti pentingnya mekanisme otorisasi, pengawasan independen, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan teknologi pengawasan digital.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah belum tersedianya pengaturan khusus yang secara menyeluruh mengatur penggunaan spyware, termasuk batas kewenangan, mekanisme persetujuan, dan pengawasan terhadap pihak yang mengoperasikannya.

Hal tersebut menjadi penting karena teknologi spyware dapat memberikan akses yang sangat intrusif terhadap perangkat dan informasi pribadi seseorang.

Dengan kata lain, pengawasan independen diperlukan bukan untuk menghambat penegakan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa kemampuan teknologi tidak berkembang lebih cepat daripada mekanisme pertanggungjawabannya.

Apa Saja yang Seharusnya Diawasi?

Pengawasan terhadap teknologi penyadapan tidak cukup hanya dilakukan ketika muncul dugaan penyalahgunaan. Mekanisme kontrol seharusnya berjalan sejak teknologi direncanakan untuk dibeli, digunakan, hingga data hasil pengawasan dimusnahkan.

Ada beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian.

1. Otorisasi dan dasar hukum

Setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas. Permintaan penyadapan perlu melalui mekanisme persetujuan sesuai kewenangan yang berlaku.

Pengawasan harus memastikan bahwa tidak ada nomor telepon atau perangkat yang dijadikan sasaran hanya berdasarkan keputusan sepihak operator sistem.

2. Pembatasan sasaran pengawasan

Sasaran penyadapan harus memiliki hubungan yang relevan dengan kepentingan penegakan hukum. Identitas sasaran, ruang lingkup informasi yang dikumpulkan, dan jangka waktu pemantauan perlu dibatasi sesuai kebutuhan dan dasar hukumnya.

Prinsip ini penting untuk mencegah pengumpulan informasi yang berlebihan terhadap individu yang tidak berkaitan dengan perkara.

3. Pencatatan aktivitas dan audit akses

Setiap aktivitas dalam sistem perlu memiliki rekam jejak digital atau audit trail.

Pencatatan tersebut setidaknya mencakup siapa yang mengakses sistem, kapan akses dilakukan, data apa yang diakses, tindakan apa yang dilakukan, dan apakah terdapat perubahan terhadap konfigurasi atau data.

Dengan mekanisme ini, aktivitas operator dapat ditelusuri apabila muncul dugaan penyalahgunaan.

4. Pengamanan dan pengelolaan hasil penyadapan

Informasi hasil penyadapan harus dilindungi dari akses yang tidak sah, penggandaan, perubahan, maupun penyebaran kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Selain itu, perlu ada aturan mengenai penyimpanan, masa retensi, pemusnahan data, dan dokumentasi setiap tindakan terhadap informasi tersebut.

5. Evaluasi penggunaan teknologi

Pengawasan juga harus mencakup evaluasi terhadap efektivitas dan kesesuaian penggunaan teknologi.

Apakah perangkat digunakan sesuai tujuan pengadaan? Siapa yang mengoperasikannya? Apakah terdapat perubahan fungsi? Apakah teknologi digunakan di luar kewenangan yang diberikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa teknologi pengawasan tidak berubah menjadi instrumen yang digunakan tanpa batas.

Pengawasan Internal, Eksternal, dan Peradilan Memiliki Peran Berbeda

Untuk membangun sistem pengawasan yang efektif, perlu dipahami bahwa terdapat beberapa lapisan kontrol dengan fungsi yang berbeda.

Mekanisme

Fungsi utama

Pengawasan internal

Memastikan anggota dan unit kerja mematuhi aturan organisasi

Pengawasan eksternal

Memeriksa akuntabilitas lembaga dari luar struktur internal

Pengawasan yudisial

Memberikan kontrol melalui kewenangan pengadilan sesuai hukum

Audit teknis independen

Memeriksa keamanan sistem, akses, dan rekam jejak aktivitas

Di Indonesia, beberapa lembaga memiliki fungsi yang relevan dalam pengawasan kelembagaan dan perlindungan hak masyarakat.

  • Kompolnas: melakukan pengawasan fungsional terhadap Polri dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Presiden terkait kebijakan kepolisian.

  • Komnas HAM: dapat melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia sesuai kewenangannya.

  • DPR RI: menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas pemerintah melalui mekanisme kelembagaan.

  • Pengadilan: menjalankan kewenangan yudisial sesuai ketentuan hukum, termasuk dalam mekanisme pemberian persetujuan atau pengujian tindakan apabila diatur oleh peraturan yang berlaku.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa keberadaan lembaga-lembaga tersebut tidak otomatis berarti semuanya memiliki kewenangan untuk menyetujui setiap operasi penyadapan atau melakukan audit teknis terhadap sistem LIMS.

Pembagian kewenangan harus diatur secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan pengawasan.

Yang dibutuhkan adalah desain kelembagaan yang memungkinkan pemeriksaan dilakukan secara objektif, memiliki akses terhadap informasi yang relevan, dan dapat menghasilkan rekomendasi atau tindak lanjut sesuai kewenangannya.

Tantangan Regulasi di Tengah Perkembangan Teknologi

Salah satu tantangan terbesar adalah perkembangan teknologi pengawasan yang sering kali lebih cepat daripada pembentukan regulasinya.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 merupakan salah satu dasar pengaturan internal mengenai penyadapan di lingkungan Polri. Namun, perkembangan teknologi seperti spyware, eksploitasi perangkat, dan sistem pengawasan digital modern menghadirkan persoalan yang lebih luas daripada penyadapan komunikasi konvensional.

Persoalannya bukan hanya bagaimana penyadapan dilakukan, tetapi juga bagaimana akses terhadap perangkat, pengumpulan data, penggunaan informasi, dan penghapusan jejak aktivitas dikendalikan.

Dalam konteks perkembangan hukum terbaru, Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penyadapan untuk kepentingan penyidikan melalui undang-undang tentang penyadapan.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan penting untuk membahas kebutuhan pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif.

Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai siapa yang berwenang melakukan penyadapan, dalam kondisi apa kewenangan tersebut dapat digunakan, bagaimana proses persetujuannya, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan.

ELSAM juga mendorong DPR dan pemerintah untuk mempercepat pembentukan undang-undang penyadapan yang mengatur batas kewenangan, prosedur otorisasi, pengawasan independen, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi korban penyadapan sewenang-wenang.

Transparansi Tidak Harus Mengorbankan Kepentingan Penegakan Hukum

Salah satu alasan yang sering digunakan untuk membatasi keterbukaan informasi mengenai operasi penyadapan adalah kerahasiaan penyelidikan.

Memang, tidak seluruh informasi mengenai operasi penegakan hukum dapat diumumkan kepada masyarakat. Identitas target, metode operasional, dan informasi yang berkaitan dengan penyidikan dapat memiliki sifat rahasia.

Namun, kerahasiaan tersebut tidak berarti seluruh proses harus terbebas dari pengawasan.

Transparansi dapat diterapkan melalui mekanisme pelaporan kepada lembaga pengawas yang memiliki kewenangan dan akses terhadap informasi rahasia. Laporan agregat mengenai jumlah permintaan penyadapan, jenis kewenangan yang digunakan, serta hasil evaluasi kepatuhan juga dapat dipublikasikan tanpa membuka identitas target atau informasi operasional yang dilindungi.

Dengan pendekatan tersebut, kepentingan penegakan hukum tetap dapat dijaga, sementara masyarakat memperoleh kepastian bahwa kewenangan negara memiliki mekanisme pertanggungjawaban.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah mekanisme pemberitahuan dan pemulihan bagi individu yang menjadi sasaran penyadapan tidak sah. Pelaksanaannya tentu perlu mempertimbangkan ketentuan hukum, kepentingan penyidikan, dan perlindungan informasi yang bersifat rahasia.

Pengawasan yang baik bukan hanya mampu menemukan pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga mencegah penyalahgunaan sebelum menimbulkan kerugian.

Teknologi Harus Berada di Bawah Kendali Hukum

Pada akhirnya, teknologi penyadapan dan surveillance merupakan instrumen yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, teknologi tersebut dapat mendukung aparat dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks. Di sisi lain, kemampuan yang sama dapat mengancam privasi apabila digunakan tanpa batas dan pengawasan yang memadai.

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang diungkap pada November 2026 menjadi pengingat bahwa pengamanan sistem tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan perangkat, server, atau infrastruktur jaringan.

Dibutuhkan pula integritas pengguna, pembatasan kewenangan, pencatatan aktivitas, audit independen, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dijalankan secara nyata.

Masyarakat tidak harus mengetahui seluruh detail operasi penegakan hukum. Namun, masyarakat berhak mengetahui bahwa terdapat aturan yang melindungi mereka dari penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang.

Sebab, persoalan pengawasan digital bukan hanya tentang siapa yang memiliki kemampuan untuk memantau seseorang, melainkan juga siapa yang mengawasi pemilik kemampuan tersebut.

Negara membutuhkan teknologi untuk menjaga keamanan. Tetapi pada saat yang sama, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tidak menghilangkan hak-hak yang seharusnya dilindungi.

Pada akhirnya, pengawasan terhadap pengawas bukanlah bentuk ketidakpercayaan terhadap penegak hukum. Justru, mekanisme itulah yang dapat menjaga agar kewenangan penegakan hukum tetap memiliki legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat.

Referensi dan Sumber Bacaan

Berikut sumber regulasi, pernyataan lembaga, dan pemberitaan yang menjadi dasar penyusunan artikel.

1. ELSAM & Seknas FITRA — Skandal Penyadapan Polri: Mendesak Pengawasan Independen dan Transparansi Alat Sadap (3 November 2026).

https://www.elsam.or.id/siaran-pers/skandal-penyadapan-polri--mendesak-pengawasan-independen-dan-transparansi-alat-sadap

2. DetikNews — Polri: Kasus Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Murni Oknum, Bukan Institusi (3 November 2026).

https://news.detik.com/berita/d-8737047/polri-kasus-penyadapan-terhadap-presiden-prabowo-murni-oknum-bukan-institusi

3. DPR RI — Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional, Transparan, dan Objektif (3 November 2026).

https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/04/penegakan-hukum-penyadapan-ilegal-harus-profesional-transparan-dan-objektif

4. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

https://law.crpg.info/peraturan/peraturan_polri/5/2010

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi.

https://jdih.komdigi.go.id/index.php/produk_hukum/view/id/460/t/peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-nomor-11permkominfo022006-tanggal-22-februari-2006

6. Freedom House — Indonesia: Freedom on the Net 2024.

https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2024

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

https://peraturan.bpk.go.id/

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

https://peraturan.bpk.go.id/

Catatan editorial: Artikel ini membedakan keterangan resmi Polri, pandangan organisasi masyarakat sipil, ketentuan regulasi, dan analisis tata kelola. Pengawasan independen yang dibahas merupakan kebutuhan penguatan sistem dan tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seluruh lembaga yang disebut telah memiliki kewenangan mengaudit setiap operasi penyadapan.


Share this article:

Continue Reading

Pemanfaatan Asisten AI Sederhana oleh Guru Sekolah Dasar untuk Menyusun Materi Pembelajaran Interaktif
Blog 22 November 2026

Pemanfaatan Asisten AI Sederhana oleh Guru Sekolah Dasar untuk Menyusun Materi Pembelajaran Interaktif

Pemanfaatan asisten kecerdasan buatan sederhana oleh guru sekolah dasar menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan waktu penyusunan mate...

Baca Artikel
Ketika AI Bisa Menjawab Hampir Semua Pertanyaan, Apa yang Harus Diajarkan Kampus?
Blog 22 November 2026

Ketika AI Bisa Menjawab Hampir Semua Pertanyaan, Apa yang Harus Diajarkan Kampus?

Perkembangan kecerdasan buatan telah mengubah cara manusia mengakses informasi dan memproduksi konten. Di tengah kemudahan ini, nilai uta...

Baca Artikel
Kota Cerdas Bukan Berarti Punya Banyak Aplikasi: Menilai Keberhasilan Smart City dari Kualitas Hidup Warga
Blog 22 November 2026

Kota Cerdas Bukan Berarti Punya Banyak Aplikasi: Menilai Keberhasilan Smart City dari Kualitas Hidup Warga

Keberhasilan pengembangan kota cerdas tidak lagi diukur dari seberapa banyak aplikasi pemerintah yang dibuat, melainkan dari sejauh mana ...

Baca Artikel

Ayo bangun sesuatu yang bermanfaat.

Punya proyek, ide produk, atau ingin berkolaborasi? Mari bicara dan wujudkan visi Anda jadi kenyataan.